RAPAT PARIPURNA KE– XXIII MASA PERSIDANGAN KE–III DPRD KOTA PRABUMULIH TAHUN RAPAT 2021

Pada Tanggal 23 Juni 2021, Telah Di Adakan Rapat Paripurna Rapat Paripurna Ke– XXIII Masa Persidangan Ke–III DPRD Kota Prabumulih Tahun Rapat 2021 Di Ruang Paripurna DPRD Kota Prabumulih dengan agenda rapat :

  1. Penyampaian pemandangan umum anggota dewan atas nama fraksi-fraksi terhadap pembahasan Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kota prabumulih nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan sususan perangkat daerah Kota Prabumulih
  2. Penyampaian pemandangan umum anggota dewan atas nama Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Dan Belanja Daerah ( APBD ) kota prabumulih tahun anggaran 2020

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Prabumulih Sutarno, SE  dan didampingi oleh Wakil Ketua  H. Ahmad Palo dan Wakil Ketua DPRD Ir. Dipe Anom.dihadiri langsung Wakil Walikota H. Andriansyah, Fikri, SH , Anggota-Anggota DPRD Kota Prabumulih, Sekretaris Daerah Kota Prabumulih Elman, ST, Sekretaris DPRD Kota Prabumulih Heriyani, SE dan Kepala OPD serta Lurah dan Kades se-Kota Prabumulih.

Agenda yang pertama yaitu penyampaian pemandangan umum anggota dewan atas nama Fraksi-Fraksi terhadap pembahasan RAPERDA tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kota Prabumulih nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah Kota Prabumulih.

Fraksi GOLKAR mendapatkan kesempatan pertama penyampaian pandangan umum yang di bacakan oleh Welizar, SE. Fraksi Golkar menyarankan kepada pemerintah kota prabumulih dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan segala bentuk bantuan fisik maupun non fisik yang sudah diberikan oleh kementrian kelautan dan perikanan dari tahun 2017 sampai 2021. Fraksi GOLKAR juga menekankan agar dengan bertambahnya perangkat daerah yang baru ini agar lebih efektif dan bermanfaat bagi masyaraka.

 

 

Selanjutnya pandangan umum yang disampaikan oleh Hj. Nurlisna menyampaikan, bahwa Fraksi PPP menyarankan agar struktur organisasi penempatan SDM dan Struktur Organisasi pada dinas perikanan yang nanti terbentuk harus sesuai keahlian dan Fraksi PPP juga menyarankan agar terus dapat mengadakan penyuluhan  dan pengawasan secara berkelanjutan agar dapat meningkatkan target pendapatan petani ikan sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah.

 

 

Selanjutnya dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Ganjar Iman, SH menyampaikan bahwa fraksi PDI Perjuangan mengharapkan hadirnya OPD yang baru yaitu Dinas Perikanan dapat memberikan manfaat yang dalam pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Prabumulih

 

 

 

Dan untuk Frakri GERINDRA yang di sampaikan Ade Irama, SH menyampaikan, bahwa Fraksi Partai GERINDRA berharap dengan perpisahan Dinas Pertanian dengan dinas perikanan kedepannya dapat lebih efektif dan efisien lagi membuat program-program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Prabumulih dalam hal pengembangan insfrastruktur perikanan budidaya khususnya budidaya ikan air tawar.

 

 

 

Selanjutnya dari Fraksi HANURA, Drs. Idham Tergun, MM menyampaikan bahwa dengan adanya pemisahan dua OPD ini Fraksi HANURA berharap pemerintah harus membuat program yang benar – benar out come nya untuk masyarakat ( mengentaskan pengangguran / mengentaskan kemiskinan ). dan pemerintah dalam menempatkan petugas / pejabat harus menunjuk orang – orang yang berkompeten dan berkomitmen untuk menjalankan program dengan baik, serta jika perlu pejabatnya membuat pakta integritas dan insyaallah kami lembaga dewan akan melakukan pengawasan.

 

Yang terakhir dari Fraksi PAN yang dibacakan oleh Feri Alwi, SH menyampaikan bahwa, dengan akan dibangunnya tempat pembibitan ikan air tawar di Kota Prabumulih tentunya akan memerlukan pakan ikan dalam jumlah yang signifikan, Fraksi PAN menyarankan agar dibangun pabrik pengolahan pakan ikan air tawar di Kota Prabumulih untuk memenuhi keperluan para petani ikan tawar di kota prabumulih dan Fraksi PAN sangat mendukung program sejuta bioplok di Kota Prabumulih untuk peningkatan ekonomi masyarakat. kami sangat mengharapkan Pemerintah Kota Prabumulih juga mencarikan solusi terkait dengan pemasaran dari hasil bioplok tersebut.

 

Agenda rapat selanjutnya yaitu penyampaian pemandangan umum Anggota Dewan atas nama Fraksi-Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapan dan belanja daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020.

Fraksi-Fraksi DPRD Kota Prabumulih mengapresiasi hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah kota prabumulih yang telah di audit BPK RI dengan hasil opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan di tahun tahun yang akan datang agar dapat di pertahankan. Pada penyampaian pandangan umum Fraksi tersebut meminta kepada Pemerintah Kota Prabumulih agar penyusunan anggaran di tahun mendatang untuk tetap memberikan porsi mengenai penanganan pandemi Covid -19 di Kota Prabumulih dan diharapkan agar Pemerintah Kota Prabumulih lebih mampu meningkatkan kinerja dan lebih bijak lagi dalam menggunakan anggaran yang ada. Serta lebih efektif  dan efisien lagi dalam melakukan terobosan-terobosan  guna meningkatakan Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.