RAPAT PARIPURNA KE-XI MASA PERSIDANGAN KE-I TENTANG PEMANDANGAN UMUM ANGGOTA DPRD ATAS NAMA FRAKSI-FRAKSI TERHADAP NOTA PENGANTAR WALIKOTA TERHADAP 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2021 TANGGAL 27 JANUARI 2021

Rapat Paripurna Ke-XI Masa Persidangan Ke-I tentang Pemandangan Umum Anggota DPRD atas Nama Fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Walikota Terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah

Kota Prabumulih Tahun 2021

Pada hari Rabu Tanggal 27 Januari 2021, pukul 14.30 WIB, telah dilaksanakan rapat Paripurna ke-XI Masa Persidangan Ke-I dengan Agenda Penyampaian Pemandangan Umum Anggota DPRD atas nama fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Walikota Atas 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021.

Dalam Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Prabumulih,  Sutarno,S.E. dan didampingi oleh para Wakil Ketua serta dihadiri oleh seluruh Anggota DPRD Kota Prabumulih, Walikota Prabumulih Ir. H. Ridho Yahya, M.M, Sekretaris Daerah Elman, S.T, M.M. serta para kepala OPD, para Camat, Lurah dan Kades di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

Rapat Paripurna ini berjalan dengan Lancar dan Tertib, dengan diliput oleh kawan-kawan media, satu persatu perwakilan fraksi menyampaikan pemandangan umum masing-masing fraksi. Diawali oleh Fraksi Partai Golkar, yang dalam kesempatan ini disampaikan oleh H. Zainudin, “Fraksi Partai Golkar meminta agar pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan dasar hukum yang kuat dengan meliputi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menurut H. Mat Amin, S.Ag yang menyampaikan pemandangan umum anggota dewan atas nama fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat “analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis untuk memperoleh manfaat dalam proses pembangunan dalam mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan”. Hal ini didukung pula melalui pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan  yang disampaikan oleh Deliani, S.Pd. yang menyatakan bahwa “Fraksi PDI Perjuangan menyetujui Raperda Pemerintah Kota Prabumulih Tentang Pengarustamaan Gender sehingga tercapai kesetaraan hak terhadap perempuan. Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pemerintah Kota Prabumulih untuk berkomitmen dalam pelaksanaan, penegakan hukum, dan pengawasan pelaksanaan rancangan perda tersebut sehingga hal-hal yang hendak di capai dapat terwujud.”

Berkenaan dengan penyampaian pemandangan umum Fraksi partai Gerindra yang disampaikan oleh Aryono, Fraksi Partai Gerindra menyatakan “Raperda Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dapat memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak di Kota Prabumulih khususnya anak yang masuk dalam kategori anak yang masih sekolah yang sedang berhadapan dengan hukum. Selain itu, Fraksi Partai Gerindra juga meminta OPD yang membidangi perempuan dan anak untuk menyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum untuk menyelesaikan diluar proses persidangan.”

Hartono Hamid, S.H., yang menyampaikan pemandangan umum mewakili Partai Hati Nurani Rakyat bahwa “Fraksi Partai HANURA mengapresiasi atas dibahasnya Raperda Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Fraksi Partai hanura berharap melalui Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.” Selain itu, Fraksi Partai Amanat Nasional yang diwakilkan oleh Wahyu Budi Pratama berharap bahwa “pelaksanaan Perda ini dapat memberikan benefit  kepada Pemerintah Kota Prabumulih dalam melaksanakan pembangunan sector transportasi secara efisien, handal, serta berkualitas”

Setelah semua fraksi menyampaikan pemandangan umum terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021, Rapat Paripurna di skors dan dilanjutkan pada Rapat Paripurna pada tanggal 3 Februari 2021 dengan agenda Penyampaian Jawaban Walikota Prabumulih Terhadap Pemandangan Umum Anggota Dewan Atas Nama Fraksi-Fraksi Terhadap Pembahasan 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 dan dilanjutkan dengan Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Yang bekerja membahas 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021.

Ketua DPRD Kota Prabumulih dengan didampingi oleh Wakil-wakil Ketua bersama Walikota Prabumulih

Zainudin dari Fraksi Partai Golkar Menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Nota Pengantar Walikota Prabumulih terhadap 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021

Mat Amin, S.Ag sebagai perwakilan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap Nota Pengantar Walikota Prabumulih terhadap 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021

Deliani, S.Pd Anggota DPRD dari Fraksi PDI-Perjuangan Menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PDI-Perjuangan terhadap Nota Pengantar Walikota Prabumulih terhadap 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021

Aryono Ketua Fraksi Gerindra Menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra terhadap Nota Pengantar Walikota Prabumulih terhadap 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021

Hartono Hamid, SH. mewakili Fraksi Partai Hanura Menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Hanura terhadap Nota Pengantar Walikota Prabumulih terhadap 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021

Wahyu Budi Pratama Mewakili Fraksi Partai Amanat Nasional Menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PAN terhadap Nota Pengantar Walikota Prabumulih terhadap 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021

Heriyani, S.E, M.Si. Sekretaris DPRD Kota Prabumulih sedang membacakan daftar hadir anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.

Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih

Para Camat, Lurah dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih

Leave a Reply

Your email address will not be published.