TUPOKSI DPRD KOTA PRABUMULIH

Home / TUPOKSI DPRD KOTA PRABUMULIH
DPRD Kota Prabumulih merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah  yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Sebagai representasi rakyat,  DPRD Kota Prabumulih mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
Tugas dan wewenang DPRD Kota Prabumulih adalah:
  • Membentuk Peraturan Daerah dengan Walikota
  • Membahas dan meberikan persetujuan rancangan perda tentang APBD yang diajukan oleh Walikota
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Prabumulih dan APBD Kota Prabumulih
  • Memilih Walikota dan Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan
  • Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian
  • Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Prabumulih terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah
  • Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama Internasional yang dilakukan oleh pemerintah Kota
  • Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam penyelenggaraan pemerintah kota
  • Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang dibebani dengan masyarakat dan daerah
  • Menjalankan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan UU
Anggota DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD Kota juga memiliki hak mengajukan Rancangan Perda Kota, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.
Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD kota berhak meminta pejabat negara tingkat Kota, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
Pimpinan dan anggota DPRD memperoleh kedudukan protokol dalam acara resmi dan mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan kepada pejabat pemerintah.